Warga Desak Kejati Riau Usut Kasus Korupsi di PT Sarana Pembangunan Rohil

SIGAPNEWS.CO.ID - Sejumlah tokoh masyarakat mendesak aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi Participating Interest (PI) pada PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) yang saat ini tengah ditangani oleh kejaksaan. 

Mereka menilai, proses hukum yang berjalan sudah menunjukkan perkembangan, namun masih perlu keberanian untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat.

Perkembangan terbaru dalam penanganan kasus ini disebut telah memasuki babak baru, dengan ditetapkannya sejumlah tersangka oleh pihak kejaksaan. 

Meski demikian, masyarakat berharap agar proses tersebut tidak berhenti pada sebagian pihak saja, melainkan mampu menyeret seluruh aktor, termasuk pejabat yang diduga memiliki keterlibatan dalam perkara tersebut.

“Harapan kami, kasus ini bisa dituntaskan secara terang-benderang dan semua pihak yang terlibat diproses sesuai hukum. Ini uang rakyat, sementara kondisi masyarakat saat ini sedang sulit,” ujar Amirullah, salah satu perwakilan masyarakat, Selasa 12 Mai 2026.

Ia menegaskan bahwa jika kasus ini tidak diselesaikan secara menyeluruh, maka dikhawatirkan akan menimbulkan preseden buruk dan dianggap sebagai hal yang biasa. 

Menurutnya, hal tersebut dapat melemahkan efek jera terhadap pelaku korupsi di masa mendatang. Dalam keterangannya, Amirullah juga menyoroti besarnya nilai dana yang diduga diselewengkan.

Ia menyebutkan bahwa jika dana tersebut tidak dikorupsi, seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Dana itu seharusnya bisa membantu masyarakat. Tapi kenyataannya justru terbuang sia-sia akibat dugaan korupsi,” tambahnya.

Lebih lanjut, masyarakat juga mendorong agar aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap struktur pengelolaan organisasi terkait, mulai dari jajaran direksi, komisaris, hingga pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Amirullah menilai, dalam struktur kepemilikan modal, kepala daerah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, evaluasi, dan monitoring terhadap kinerja bawahannya. 

Ia menduga adanya unsur kelalaian bahkan pembiaran yang berpotensi menyebabkan terjadinya kasus tersebut.

“Kalau pengawasan berjalan dengan baik, tidak mungkin kasus seperti ini terjadi. Karena itu, semua pihak harus ditelusuri sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya,” tegasnya.

Masyarakat menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, serta mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak transparan dan profesional demi menegakkan keadilan.