Polda Riau Bongkar Kasus Produksi Pupuk Palsu 45,8 Ton di Kampar

SIGAPNEWS.CO.ID - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau membongkar praktik perdagangan pupuk diduga palsu yang telah beroperasi selama enam bulan. 

Sebanyak 45,8 ton pupuk dari 15 merek disita, sementara pemilik sekaligus penjualnya berinisial AM ditangkap di Kabupaten Kampar.

AM ditangkap pada 31 Oktober 2026 di rumah keluarganya di Kecamatan Tapung Hilir. Ia diduga menjual pupuk dengan kandungan yang tidak sesuai standar mutu dan keterangan pada kemasan.

Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro, mengatakan kasus ini terungkap berkat kerja sama Polda Riau dengan TNI, setelah personel Intel Kodam XIX/Tuanku Tambusai menemukan satu unit mobil Mitsubishi bermuatan pupuk mencurigakan saat patroli di Simpang Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, pada 2 Oktober 2026.

Kendaraan beserta muatannya kemudian diserahkan kepada Polda Riau pada 3 Oktober untuk penyelidikan. Dari pemeriksaan sopir dan kernet, polisi memperoleh informasi bahwa pupuk tersebut milik AM.

Penyidik selanjutnya menguji 15 sampel pupuk dari berbagai merek di laboratorium. Hasilnya, kandungan pupuk tidak memenuhi standar mutu sebagaimana tercantum pada label kemasan. Temuan tersebut menjadi dasar peningkatan status perkara ke tahap penyidikan.

Polisi kemudian melacak keberadaan AM setelah yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Ia akhirnya ditemukan dan ditangkap di rumah keluarganya di Tapung Hilir.

Dari hasil pemeriksaan, AM diduga membeli pupuk berkualitas di bawah standar dari sejumlah daerah, yakni Dumai, Payakumbuh, dan Medan, kemudian memasarkannya melalui media sosial. Dari setiap karung berisi 50 kilogram, tersangka meraup keuntungan sekitar Rp50 ribu hingga Rp200 ribu.

“Untuk kegiatan ini sudah berjalan sekitar enam bulan,” ungkap Ade Kuncoro, kemaren. 

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita 926 karung pupuk dari 15 merek dengan total berat sekitar 45,8 ton.

Atas perbuatannya, AM dijerat Pasal 122 juncto Pasal 73 Undang-Undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan serta ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Polda Riau masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan perdagangan pupuk yang tidak memenuhi standar mutu.