10 Kali Dikembalikan, Upaya Penyidik Adili PT Musim Mas ke Pengadilan, Belum Disetujui Jaksa

SIGAPNEWS.CO.ID - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau masih melengkapi berkas perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang menjerat korporasi PT Musim Mas. 

Berkas perkara tersebut kembali dikembalikan jaksa peneliti untuk dilengkapi sesuai petunjuk penuntut umum.

Dirreskrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro membenarkan pengembalian berkas tersebut. Menurutnya, penyidik masih berupaya memenuhi seluruh petunjuk jaksa agar perkara dapat segera dinyatakan lengkap atau P-21.

"Iya, benar masih dikembalikan. Saat ini penyidik masih terus melengkapi sesuai petunjuk jaksa," kata Ade saat dikonfirmasi, Minggu (15/11/2026).

Informasi yang dihimpun, pengembalian berkas perkara tersebut telah mencapai sepuluh kali. Penyidik kini kembali melakukan pendalaman, melengkapi alat bukti, serta menyempurnakan administrasi penyidikan sebelum berkas diserahkan kembali kepada jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan aktivitas perkebunan kelapa sawit PT Musim Mas di kawasan sempadan Sungai Air Hitam, anak Sungai Nilo, Estate IV Divisi F, Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan hasil penyidikan, kawasan sempadan sungai tersebut diduga telah dibuka dan ditanami kelapa sawit sejak 1997–1998. Tanaman mulai berproduksi pada 2002 dan aktivitas perkebunan itu diduga berlangsung selama sekitar 22 tahun.

Penyidik menduga pemanfaatan kawasan tersebut dilakukan tanpa izin dari Balai Wilayah Sungai Sumatera III serta tidak sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan ketentuan perundang-undangan.

Dalam penyidikan, polisi telah meminta keterangan sejumlah ahli, mulai dari ahli lingkungan hidup, sumber daya air, kerusakan tanah, pengukuhan kawasan hutan, hukum pidana lingkungan hingga hukum korporasi.

Sejumlah dokumen perusahaan, peta kawasan, dokumen AMDAL, serta hasil uji laboratorium juga telah disita sebagai barang bukti.

Dari hasil penyidikan, dugaan kerugian ekologis akibat aktivitas perkebunan tersebut ditaksir mencapai Rp187,8 miliar.

Atas perkara ini, PT Musim Mas disangkakan melanggar Pasal 98 ayat (1) juncto Pasal 99 ayat (1) juncto Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait pertanggungjawaban pidana korporasi.

Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

Penyidik berharap seluruh petunjuk jaksa dapat segera dipenuhi sehingga berkas perkara dinyatakan lengkap. Jika telah berstatus P-21, proses hukum akan berlanjut ke tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.