Berkas PT Musim Mas Bolak-Balik 7 Kali, Penyidik dan Jaksa Harus Pastikan Kepastian Hukum

SIGAPNEWS.CO.ID - Secara hukum, pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik untuk dilengkapi merupakan bagian dari mekanisme hukum acara pidana. 

Hal ini disampaikan langsung pakar/Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau Erdiansyah, S.H, M.H,. Dia mengatakan karena itu, berkas perkara PT Musim Mas yang telah beberapa kali dikembalikan dan kemudian diserahkan kembali oleh penyidik tidak serta-merta dapat dinilai sebagai tindakan yang keliru atau tidak sah.

"Yang menjadi ukuran adalah apakah setiap petunjuk dari penuntut umum telah ditindaklanjuti secara konkret oleh penyidik, serta apakah kekurangan formil maupun materiil yang sebelumnya menjadi dasar pengembalian berkas telah dipenuhi," ungkap Erdiansyah, Selasa 10 November 2026.

Namun, apabila benar berkas perkara tersebut telah bolak-balik sampai tujuh kali, kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian serius. Proses penegakan hukum harus tetap menjamin efektivitas, kecermatan, kepastian hukum, dan penyelesaian perkara dalam waktu yang wajar. 

"Jangan sampai terjadi pengembalian berkas secara berulang terhadap persoalan yang sama tanpa adanya titik penyelesaian yang jelas," tegasnya. 

Dia mengatakan, karena itu, koordinasi antara penyidik dan penuntut umum harus dilakukan secara lebih efektif dan substantif. 

Dia menjelaskan, harus dipastikan secara jelas bagian mana dari alat bukti, konstruksi perkara, pemenuhan unsur tindak pidana, maupun pertanggungjawaban pidana korporasi yang masih dianggap belum lengkap, sehingga penyidik dapat memenuhi petunjuk penuntut umum secara terarah dan terukur.

Apabila terhadap perkara ini berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, mekanisme koordinasi antara penyidik dan penuntut umum telah diatur secara lebih tegas. 

Secara normatif, Pasal 61 memberikan batas waktu bagi penuntut umum untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara dan mengatur bahwa penyidikan tambahan dilakukan berdasarkan hasil koordinasi antara penyidik dan penuntut umum.

Lebih lanjut, Pasal 62 mengatur mekanisme yang lebih konkret apabila hasil penyidikan tambahan masih dinilai belum lengkap. Dalam keadaan tersebut, harus dilakukan gelar perkara bersama yang melibatkan penyidik, pengawas penyidik, penuntut umum, pengawas penuntut umum, dan apabila diperlukan ahli. 

Mekanisme ini penting untuk menyamakan pemahaman mengenai kekurangan berkas serta mencegah terjadinya pengembalian berkas secara berulang tanpa penyelesaian yang pasti.

Bahkan, apabila penyidik berpendapat bahwa alat bukti telah cukup, sementara penuntut umum masih menilai penyidikan belum maksimal, Pasal 62 ayat (5) dan ayat (6) KUHAP memberikan mekanisme penyelesaian lebih lanjut. 

Dalam kondisi tersebut, penuntut umum harus mengambil keputusan apakah perkara dilanjutkan atau tidak dilanjutkan ke persidangan dalam waktu paling lama 14 hari. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KUHAP baru pada prinsipnya menghendaki adanya kepastian dan batas yang jelas dalam proses prapenuntutan.

"Dengan demikian, tindakan penyidik yang kembali menyerahkan berkas setelah memenuhi petunjuk jaksa pada dasarnya merupakan tindakan prosedural yang dapat dibenarkan," ujarnya. 

Akan tetapi, untuk menilai apakah keseluruhan proses tersebut telah sepenuhnya sesuai dengan hukum acara, perlu dilihat kapan penyidikan secara resmi dimulai, apa substansi petunjuk yang diberikan penuntut umum, bagaimana tindak lanjut yang dilakukan penyidik, serta apakah seluruh mekanisme koordinasi dan penyelesaian yang diwajibkan hukum telah dilaksanakan.

Yang juga harus ditegaskan kepada publik, proses pengiriman dan penelitian berkas perkara belum berarti PT Musim Mas telah dinyatakan bersalah. Status tersangka korporasi dan proses prapenuntutan merupakan bagian dari tahapan penegakan hukum. 

Penentuan bersalah atau tidaknya suatu korporasi tetap merupakan kewenangan pengadilan berdasarkan proses pembuktian. Karena itu, asas praduga tidak bersalah harus tetap dihormati.

Lebih lanjut, dia mengatakan intinya, persoalannya bukan semata-mata sudah berapa kali berkas dikembalikan. Yang lebih penting adalah apakah setiap pengembalian mempunyai dasar hukum dan alasan yang jelas, apakah petunjuk tersebut telah ditindaklanjuti secara substantif, serta apakah penyidik dan penuntut umum telah menggunakan mekanisme hukum yang tersedia untuk membawa perkara tersebut kepada suatu kepastian. 

"Jika KUHAP baru berlaku terhadap perkara ini, semangat Pasal 61 dan Pasal 62 justru adalah mencegah proses bolak-balik berkas berlangsung tanpa batas dan tanpa kepastian penyelesaian," tutupnya.