Polrinews
Polda Riau Perluas Gerakan Pencegahan Kamtibmas, Tiga Program Strategis Diluncurkan
PEKANBARU – Kepolisian Daerah (Polda) Riau terus memperkuat upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan membangun kemitraan lintas sektor.
Tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, kepolisian juga mulai mengintegrasikan persoalan lingkungan, ketenagakerjaan, dan pengamanan swakarsa sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas keamanan.
Langkah tersebut diwujudkan melalui program Sinergi Kemitraan Strategis: Polisi Bersama Masyarakat yang digagas Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Riau.
Program ini bertujuan mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas dengan menyentuh langsung berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat.
Direktur Binmas Polda Riau Kombes Pol Eko Budhi Purwono, S.I.K., mengatakan, pemeliharaan keamanan tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku kejahatan.
Diperlukan langkah pencegahan dengan melibatkan berbagai pihak untuk membangun kondisi sosial masyarakat yang lebih kondusif.
"Keamanan bukan hanya tentang bagaimana kita menangani gangguan yang sudah terjadi, tetapi juga bagaimana kita bersama-sama membangun kondisi masyarakat agar gangguan tersebut dapat dicegah sejak awal," ujar Eko Budhi Purwono dalam keterangan resminya, Jumat (20/11/2026).
Dalam pelaksanaannya, Ditbinmas Polda Riau menggandeng pemerintah, lembaga pelatihan, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga media massa melalui tiga program utama.
Pertama, Restorasi Produktif Masyarakat yang dijalankan bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau. Program ini menggabungkan upaya pemulihan ekosistem dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penanaman pohon aren dan tanaman sela seperti cabai.
Pola tersebut dikembangkan melalui sistem agroforestri dengan tetap memperhatikan ketentuan wilayah serta legalitas lahan yang digunakan.
Kedua, Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN). Melalui program ini, kepolisian berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan pencari kerja dengan lembaga pelatihan dan dunia usaha.
Upaya tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap peningkatan keterampilan, peluang kerja, maupun kesempatan berwirausaha.
Namun, pelaksanaannya tetap berada dalam koridor kewenangan masing-masing instansi, khususnya lembaga yang menangani bidang ketenagakerjaan.
Ketiga, Sosialisasi Uji Kompetensi Satpam. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas tenaga pengamanan swakarsa dengan mendorong Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) melakukan verifikasi kompetensi calon tenaga satuan pengamanan.
Verifikasi meliputi keabsahan ijazah pelatihan dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satpam sejak proses perekrutan. Kegiatan ini turut melibatkan Subdit Satpam Ditbinmas Polda Riau.
Menurut Eko, ketiga program tersebut memiliki keterkaitan dalam membangun keamanan masyarakat secara menyeluruh.
Pemulihan lingkungan dan terbukanya akses ekonomi diharapkan dapat membantu mengurangi potensi kerawanan sosial.
Sementara itu, keberadaan tenaga Satpam yang memiliki kompetensi dan legalitas jelas akan memperkuat sistem pengamanan di kawasan industri, perkantoran, serta lingkungan kerja.
"Kami berharap kemitraan ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan dalam program nyata, terukur, dan berkelanjutan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," katanya.
Sebagai tindak lanjut, Ditbinmas Polda Riau akan mendorong penyusunan rencana kerja bersama, pendampingan kegiatan di lapangan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala.
Melalui kolaborasi tersebut, Polda Riau berharap tercipta pola pemeliharaan kamtibmas yang lebih menyeluruh, dengan menempatkan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kemitraan sebagai bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bumi Lancang Kuning.
Editor :Helmi







