Polrinews
Berkas Kasus PT Musim Mas Bolak-balik, Mahasiswa Riau Laporkan Kajati ke Jaksa Agung
Demo PT Musim Mas di Kejati
SIGAPNEWS.CO.ID - Penanganan perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang menjerat PT Musim Mas sebagai tersangka korporasi kembali menjadi sorotan.
Pimpinan Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Riau mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau memberikan kepastian hukum atas perkara tersebut.
Desakan itu disampaikan melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejati Riau, Senin (16/11/2026). Mahasiswa menyoroti berkas perkara yang disebut telah berulang kali bolak-balik antara penyidik dan jaksa, dengan jumlah pengembalian diperkirakan mencapai delapan hingga sepuluh kali.
Ketua Umum PW SEMMI Riau, Ihkram Mulya, mengatakan sejak berkas tahap pertama diserahkan pada 2 Juni 2026, proses pengembalian disebut berlangsung rata-rata setiap dua pekan. Namun, hingga kini perkara tersebut dinilai belum menunjukkan kepastian penyelesaian.
“Berkasnya bergerak, tetapi tidak pernah sampai. Kami tidak menuduh siapa pun. Kami menagih titik akhir yang terbuka bagi publik,” kata Ihkram.
PT Musim Mas ditetapkan sebagai tersangka korporasi oleh Polda Riau sejak 18 Mei 2026 terkait dugaan pelanggaran lingkungan hidup di kawasan sempadan Sungai Air Hitam, Kabupaten Pelalawan.
Berdasarkan perhitungan ahli, dugaan kerugian ekologis akibat perkara tersebut mencapai Rp187.863.860.800 atau sekitar Rp187,86 miliar.
SEMMI Riau menilai penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara transparan dan profesional. Mahasiswa meminta kejaksaan menjelaskan jumlah pengembalian berkas, garis besar petunjuk jaksa yang belum dipenuhi penyidik, serta target waktu penyelesaian perkara.
Mereka juga mendesak pengusutan terhadap direksi, pengurus, dan penanggung jawab operasional perusahaan. Penetapan tersangka perorangan diminta dilakukan apabila alat bukti telah mencukupi.
“Korporasi tidak bergerak sendiri, ia bergerak lewat manusia,” tegas Ihkram.
Selain itu, mahasiswa meminta penyegelan lokasi, penelusuran dan penyitaan aset, serta penghentian sementara aktivitas di kawasan sempadan sungai sesuai ketentuan hukum.
Mereka juga mendorong pertanggungjawaban korporasi dan kewajiban pemulihan lingkungan. Termasuk audit serta pencabutan sertifikasi ISPO dan RSPO apabila pelanggaran terbukti melalui pemeriksaan resmi.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyerahkan tuntutan tertulis kepada Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Riau. Mereka memberikan tenggat waktu 3x24 jam sejak tuntutan diterima, atau hingga Kamis (19/11/2026), agar kejaksaan memberikan jawaban tertulis.
Apabila seluruh petunjuk jaksa telah dipenuhi penyidik, SEMMI mendesak agar berkas segera dinyatakan lengkap atau P-21 dan perkara dilimpahkan ke pengadilan.
Sebaliknya, jika tidak ada jawaban maupun alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, mereka akan meminta Jaksa Agung melalui Jamwas dan Komisi Kejaksaan mengevaluasi kinerja pimpinan Kejati Riau.
“Kejaksaan adalah pengendali perkara. Kendali menuntut tanggung jawab, dan tanggung jawab menuntut keterbukaan,” ujarnya.
SEMMI Riau menegaskan desakan tersebut bukan untuk membela institusi tertentu, melainkan mendorong penegakan hukum yang transparan dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Editor :Helmi







