Ganti Rugi Lahan Waduk Tenayan Raya Bermasalah, Kadis Pertanahan Pekanbaru di Laporkan ke Polda Riau

Sigapnews.co.id | Pekanbaru - Polemik ganti rugi yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terhadap pembebasan lahan masyarakat Tenayan Raya, yang rencananya untuk pembangunan waduk, Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya, terkesan dipersulit. 

Sejumlah masyarakat yang mendapatkan ganti rugi lahannya, sangat menyesali adanya segilintiran oknum yang nakal. Sejak awal proses yang dilakukan hingga akhir, terkesan dipersulit. 

Bahkan tidak sedikit pula dari masyarakat Pekanbaru memilih jalur hukum melaporkan atas kenerja dari oknum pejabat di Pemerintahan Kota (Pemko) Pekanbaru, dugaan sementara penyelewengan. 

Anita (47) warga Kecamatan Tenayan Raya, terpaksa harus melaporkan oknum pejabat di Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, DG selaku Kepala Dinas (Kadis). 

Meski telah membuat laporan, Anita menemui kendala amat panjang, bahkan proses penanganan yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, terkesan mandet. 

"Kita buat laporan ke Polda Riau, tahun 2022, lalu. Sedikit agak lambat prosesnya," ungkap Anita, Rabu (30/8/2023). 

Terkait laporan tersebut, Anita menyampaikan perihal oknum Kadis Pertanahan Kota Pekanbaru, yang terkesan mempersulit proses pembayaran ganti rugi lahannya. 

Ia mengatakan lahan miliknya di daerah Tenayan Raya kena ganti rugi oleh Pemko Pekanbaru, yang rencanyanya untuk pembangunan waduk. Namun setelah menjalani proses pengurusan, Anita belum menerima hampir semua pembayaran ganti rugi lahan. 

"Lahan yang kami punya ada 4 persi, satu telah dibeli oleh anggota dewan Pekanbaru, satu persi telah dibayarkan oleh Pemko. Sisanya dua persi lagi, tunda bayar," ujat Anita. 

Lahan tersebut, memiliki surat dan dokumen lengkap atas nama Anita. Ia mengatakan lahan yang telah dibayar lunas memiliki luas 3178 m2. Dua persi yang belum diterima uangnya 4661 m2 dan 1146 m2. 

"Sementara, kendala yang sejak awal hingga sekarang terjadi di Dinas Pertanahan, karena lahan belum balik nama dan masih dalam penggugatan di PTUN," kesal Anita. 

Sejak awal pengurusan, Anita telah melengkapi seluruh berkas-berkas yang diminta oleh Pemko untuk diganti rugi lahannya. Seiring waktu, Anita melihat adanya kendala, ia menilai kinerja yang diduga dilakukan sejumlah oknum terkesan dipersulit untuk mendapatkan haknya. 

"Awalnya tahun 2021, ada tiga persi lahan saya yang sudah disepakati bersama-sama dengan Pemko Pekanbaru, karena lahan itu masuk zona pembebasan lahan ganti rugi untuk proyek waduk di Tenayan Raya," sambung Anita. 

Kemudian, pihak dinas membuat keputusan yang dinyatakan dengan penanda tanganan pelepasan hak dan penyerahan surat-surat tanah asli kepada Dinas Pertanahan Pekanbaru. 

"Bulan Desember 2021, lahan saya yang luasnya 3710 m2 telah dibayar oleh Pemko sekitaran Rp700 juta lebih, tanpa dipersulit dan lancar sesuai aturan," akui Anita. 

Ditahun berikutnya, 2022, Anita mengalami masa sulit untuk mendapatkan pembayaran lahannya yang dua persi. Setelah dikonfirmasi ke dinas, beribu alasan muncul bahkan lahannya sampai digugat di PTUN. 

"Sangat berbeda diawalnya, kesepakatan dulunya telah berubah, bahkan lahan saya digugat di PTUN. Sehingga alasan mereka belum dibayar karena masih terkendala administrasi jadinya tunda bayar," katanya. 

Tidak sampai disana, Anita kembali mempertanyakan lahan satunya lagi miliknya belum dibayakan oleh Pemko Pekanbaru. Ia menafsir dua lahan tersebut yang belum dibayar ada sekitar kurang lebih Rp1,2 miliar. 

Kekesalan Anita akhirnya mencuat setelah proses panjang yang dilaluinya telah menunjukkan hasil ditandai telah diterbitkannya SPM pada tahun 2022, lalu dari dua persi lahan miliknya itu. 

"Artinya dua lahan yang dinas sebut itu  tunda bayar, lalu DPA sudah masuk dan di sah kan SPM sudah diterbitkan di bulan Mei 2022. Tandanya dana sudah ada namun tidak dibayarkan (dikeluarkan,red). Hal ini sama dengan lahan pertama saya yang dulu sudah dibayarkan," keluhnya. 

Berbagai upaya terus dilakukan, bahkan Anita kembali meminta kwitansi ke Dinas Pertanahan Pekanbaru. Alangkah kagetnya lagi, pihak dinas mengatakan Anita belum membalikkan nama ke Pemko. 

"Sementara lahan yang pertama kali sudan dibayarkan dengan kondisi belum balik nama ke Pemko, tidak dipersulit. Sekarang malah lahan saya yang dua persi ini harus dibalikkan namanya dulu baru bisa dibayarkan. Ini kan aneh, ada beda sebelumnya, ada apa dengan Kadis Pertanahan Pekanbaru," heran Anita. 

Harapan satu-satunya Anita bergantung kapada Polda Riau, ia berharap pihak kepolisian dapat menyelesaikan permasalahan ganti rugi lahan di Tenayan Raya dapat jalan keluar. 

"Cuma Polda Riau yang bisa kita harapkan untuk mendapatkan keadilan seutuhnya bagi rakyat kecil ini yang butuh pertolongan. Jangan biarkan pejabat-pejabat itu mengambil yang bukan hak dia," harapnya. 

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih melakukan upaya konfirmasi terhadap pihak terkait.