Polrinews
338 Ribu Hektare Izin PT RAPP Kabarnya Dicabut Pemerintah Pusat
Gambar internet
SIGAPNEWS.CO.ID - Pemerintah Republik Indonesia kabarnya mengambil langkah tegas terhadap pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Riau.
Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), pemerintah resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) atas areal seluas 338.536 hektare.
Keputusan tersebut diambil setelah Satgas PKH menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan kawasan hutan yang menjadi wilayah perizinan perusahaan.
Temuan itu meliputi kebakaran lahan gambut berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit, aktivitas tambang tanpa izin hingga kerusakan kawasan lindung.
Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, terdapat perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare di dalam areal perizinan PT RAPP.
Selain itu, ditemukan bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.
Persoalan lainnya adalah kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali serta lemahnya perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengancam kelestarian ekosistem dan habitat gajah Sumatera.
Dengan diterbitkannya keputusan pencabutan izin, seluruh kegiatan dalam areal PBPH PT RAPP dihentikan dan penguasaan kawasan tersebut kembali berada di tangan negara.
Namun, pencabutan izin tidak serta-merta menghapus tanggung jawab perusahaan. Kewajiban hukum, termasuk pemulihan lingkungan atas kerusakan yang terjadi, tetap harus dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain mencabut izin PT RAPP, Satgas PKH juga mengambil alih kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun sawit milik PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi. Luas areal yang dikuasai kembali mencapai sekitar 42 hektare.
Langkah tersebut dilakukan setelah ditemukan indikasi bahwa PKS nonkebun milik perusahaan menerima dan mengolah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang diduga berasal dari perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan.
Aktivitas pengolahan sawit tersebut diduga turut mendorong pembukaan kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus menolak permohonan tersebut.
Pemerintah kemudian mengambil alih penguasaan pabrik kelapa sawit dan kebun sawit milik PT GSL di lokasi tersebut.
Penertiban terhadap kedua perusahaan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membenahi tata kelola kawasan hutan sekaligus mengembalikan penguasaan aset negara yang bermasalah.
Pemerintah juga menilai kerusakan hutan akibat kebakaran gambut, perambahan dan aktivitas ilegal tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem, tata air, kemampuan hutan menyimpan karbon serta ruang hidup satwa liar.
Karena itu, penertiban kawasan hutan di Riau perlu diikuti dengan langkah pemulihan lingkungan dan pengawasan berkelanjutan, terutama di kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang menjadi salah satu habitat penting gajah Sumatera.
Melalui Satgas PKH, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menertibkan pemanfaatan kawasan hutan secara tegas dan terukur.
Langkah tersebut diharapkan mampu mengembalikan fungsi hutan, menyelamatkan aset negara serta memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Editor :Helmi








